Perlindungan Hukum Bagi Buruh yang Melakukan Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Widiraharjo, Suwito; Darwis , Nurlely (CV. ULIL ALBAB CORP, 2025)
Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama, namun dalam kultur Indonesia “Buruh” dikonotasikan sebagai pekerja rendahan, kasar dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja, karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan di berikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai “otot tetapi menggunakan otak atau fikiran” di dalam melakukan pekerjaan. Akan tetapi pada pemahaman umum sebenarnya keempat kata ini sama-sama mempunyai satu arti yaitu pekerja. Hal ini lebih utama telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sejak tanggal 25 Maret 2003 yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Pengaturan hukum mengenai PHK yang disebabkan oleh otomatisasi buruh beraktivitas Demo ini berpedoman pada bunyi Pasal 154A Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan bahwa efisiensi yang dilakukan sebuah perusahaan melalui otomatisasi semata- mata bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi dan menekan biaya produksi itu sendiri. Efisiensi yang dilakukan dengan cara otomatisasi atau penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin atau robot adalah cara pengusaha untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan lebih. Sehingga pengusaha yang melakukan otomatisasi di perusahaannya bisa melakukan PHK terhadap karyawannya dengan alasan efisiensi.