Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan? - Muh. Syah Quddus; Febri Muhamad Firdaus (CV. ULIL ALBAB CORP, 2025)
Peran ganda TNI dalam UU TNI yang baru menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran prinsip supremasi sipil dan risiko militerisasi urusan sipil yang dapat mengancam demokrasi. Perluasan kewenangan TNI dalam penegakan hukum dan situasi darurat juga menimbulkan ancaman terhadap kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak UU TNI yang baru terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif untuk menilai kelemahan substantif dalam UU TNI yang baru dan merumuskan rekomendasi kebijakan hukum. Penelitian ini mengungkap adanya pergeseran signifikan peran militer dalam struktur pemerintahan yang berujung pada meningkatnya pengaruh militer di ranah sipil. Identifikasi motif politik yang melatarbelakangi revisi UU TNI mengungkap bahwa perubahan tersebut didorong oleh kepentingan tertentu, baik dari kalangan sipil maupun aktor militer, yang ingin memperluas dominasi militer di luar fungsi pertahanan. Analisis mengenai dampak revisi ini terhadap tata pemerintahan yang baik menunjukkan adanya potensi kemunduran dalam transparansi dan akuntabilitas, yang memperkuat kekhawatiran akan menurunnya kualitas tata pemerintahan yang baik akibat penempatan militer pada posisi sipil yang strategis.