Respon Muhammadiyah Terhadap Kasus Pelarangan Jilbab pada Masa Orde Baru - Akbar, Zahru Robickhul; Basyori, Ahmad; Budianto, Aan (CV. ULIL ALBAB CORP, 2025)
Pada era Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri, yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Kebijakan ini mencerminkan karakter rezim Orde Baru yang cenderung mengontrol ekspresi keagamaan di ruang publik sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan nasionalisme sekuler. Dalam konteks sejarah, respons organisasi-organisasi Islam terhadap kebijakan ini merupakan aspek penting dalam memahami dinamika hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap dan strategi Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pelarangan jilbab pada era Orde Baru. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, studi ini menggali sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen organisasi, kebijakan pemerintah, serta berbagai pernyataan dan tindakan Muhammadiyah dalam merespons kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengambil sikap akomodatif dalam menghadapi kebijakan tersebut dengan melakukan berbagai langkah strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan rapat internal untuk merumuskan langkah konkret dalam merespons kebijakan pemerintah. Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian dan lembaga negara, untuk memperjuangkan hak masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Lebih lanjut, Muhammadiyah juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada siswi yang mengalami diskriminasi akibat mengenakan jilbab. Hal ini diwujudkan dengan menerima mereka di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga mereka tetap dapat mengakses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan kebebasan beragama serta menjaga eksistensinya sebagai organisasi Islam yang aktif dalam membela hak-hak umat Islam di tengah kebijakan pemerintah yang represif.