The Tradition of Traditional Marriage of Pandhebeh from the Perspective of Muhammadiyah and NU: A Study in Tapen, Bondowoso - Adawiyah, Dewi Robiatul (Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia, 2025)
The Rokat Pandhebeh tradition represents a cultural practice that has developed within society and possesses a complex religious dimension. However, the absence of explicit legal foundations in Islam regarding this tradition has led to differing perspectives among religious organizations, particularly Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU). This study aims to analyze the perspectives of both organizations on Rokat Pandhebeh within the framework of maqashid al-shari’ah, focusing on its permissibility, benefits, and limitations. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with Muhammadiyah and NU scholars, as well as an analysis of relevant Islamic literature. The findings reveal that Muhammadiyah scholars generally regard Rokat Pandhebeh as mubah (permissible) as long as it does not contain prohibited elements, such as extravagance or polytheistic practices. This tradition may be observed provided that it does not impose a financial burden on the organizers. From the perspective of maqashid al-shari’ah, this tradition can be categorized under the objective of wealth protection (muhafazah al-mal). Conversely, NU scholars classify Rokat Pandhebeh under al-hajiyyah, a secondary necessity that plays a role in maintaining social and religious balance. This tradition aligns with the five fundamental aspects of maqashid al-shari’ah, namely the protection of religion (muhafazah al-din), life (muhafazah al-nafs), intellect (muhafazah al-‘aql), lineage (muhafazah al-nasl), and wealth (muhafazah al-mal). However, NU emphasizes the importance of caution to ensure that the practice does not lead to elements contradicting Islamic beliefs. Thus, the differing views between Muhammadiyah and NU regarding Rokat Pandhebeh reflect a contextual ijtihad approach, where social and religious benefits serve as primary considerations. [Tradisi rokat Pandhebeh merupakan salah satu bentuk praktik budaya yang berkembang di masyarakat dan memiliki dimensi keagamaan yang cukup kompleks. Namun, belum adanya dasar hukum yang eksplisit dalam Islam mengenai tradisi ini menimbulkan perbedaan pandangan di antara organisasi keagamaan, khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kedua organisasi terhadap rokat Pandhebeh dalam kerangka maqashid al-shari’ah, dengan fokus pada aspek kebolehan, manfaat, dan batasan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh Muhammadiyah dan NU, serta analisis terhadap berbagai literatur keislaman yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah berpandangan bahwa rokat Pandhebeh pada dasarnya bersifat mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti pemborosan atau unsur syirik. Tradisi ini dapat dilakukan dengan catatan tidak menjadi beban finansial bagi pihak penyelenggara, sehingga dalam perspektif maqashid al-shari’ah, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari tujuan perlindungan terhadap harta (muhafazah al-mal). Sementara itu, tokoh NU menilai bahwa rokat Pandhebeh termasuk dalam kategori al-hajiyyah, yaitu kebutuhan sekunder yang berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan keagamaan. Tradisi ini memiliki relevansi dengan lima aspek utama maqashid al-shari’ah, yaitu menjaga agama (muhafazah al-din), jiwa (muhafazah al-nafs), akal (muhafazah al-‘aql), keturunan (muhafazah al-nasl), dan harta (muhafazah al-mal). Namun, NU menekankan pentingnya kehati-hatian agar tradisi ini tidak mengarah pada praktik yang bertentangan dengan akidah Islam. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi rokat Pandhebeh mencerminkan pendekatan ijtihad yang kontekstual, di mana aspek kebermanfaatan sosial dan keagamaan menjadi pertimbangan utama].