PENEGAKAN KODE ETIK OLEH BADAN KEHORMATAN DPRD: STUDI KASUS DPRD PROVINSI BENGKULU - M, Desfira Utami (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2025)
ABSTRAK Penegakan kode etik dalam lembaga legislatif daerah memegang peran krusial dalam menjaga integritas, kepercayaan publik, dan citra kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu dalam menegakkan kode etik anggota dewan melalui tiga dimensi utama, yaitu fungsi pengawasan interpersonal, penanganan laporan pelanggaran etik, dan pengambilan keputusan etik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BK memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga etika legislatif, pelaksanaan fungsinya belum sepenuhnya optimal. Terdapat hambatan seperti lemahnya transparansi, keterbatasan sistem pelaporan publik, dan potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, perbaikan tata beracara, dan reformasi struktur keanggotaan BK agar mampu menjalankan peran secara profesional, adil, dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik sebagai instrumen kontrol moral yang mendukung demokrasi lokal yang bersih dan berintegritas.Kata Kunci: Badan Kehormatan, kode etik, DPRD, penegakan etika.