Analisis Aksesibilitas Pariwisata Ramah Disabilitas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 - Prawati, Ambar; Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma (Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an, 2024)
Indonesia inklusif di sektor Pariwisata dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada prakteknya belum sepenuhnya terakomodasi terkhusus di Kabupaten Wonosobo. Aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas wajib diakomodasi para pelaku wisata di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai pelopor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Atas dasar tersebut penelitian ini ditujukan untuk menunjukan bagaimana aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo bagi wisatawan penyandang disabilitas serta apa kendala dalam pemenuhan aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan permasalahan dalam bentuk deskripsi serta menggunakan pendekatan sosiologis dan politik. Pemenuhan asksesibilitas pariwisata bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo berdasarkan hasil temuan menunjukan bahwa belum termasuk dalam kagetori ramah bagi Penyandang Disabilitas. Beberapa usaha kepariwisataan yang telah memiliki aksesibilitas minimum di Kabupaten Wonosobo yaitu Alun-Alun Kabupaten Wonosobo; Taman Mandala Wisata dan Terminal Mandala; Gelanggang Renang Mangli; dan Taman Rekreasi Kalianget. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo telah dibuat dengan memaksimalkan upaya dalam memenuhi hak disabilitas pada aksesibilitas infrastruktur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksanaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung. Beberapa kendala dalam memenuhi aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo meliputi keterbatsan anggaran, geografis Kabupaten Wonosobo, infrastruktur, minimnya informasi wisata berbasis aksesibilitas, sumber daya manusia yang rendah, tata kelola usaha pariwisata, dan waktu yang tidak sebentar dalam mewujudkan aksesibilitas pariwisata secara keseluruhan.