PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) - Amir Muhiddin (Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar, 2013)
Community participation in the making of regulations is one form of democratic government, and therefore the community should be given the widest possible space for he highest authority in the country adopts democracy. People are expected to not only enjoy the development alone, but is also expected to set about to the end of development where it is directed, therefore people should be included from the rulemaking will be guiding and controlling up to implementation and evaluation as well. Community participation in the development process means that people also take part responsible, in the future if an error occurs or deviations in development. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan perda merupakan salah satu wujud pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu masyarkat perlu diberi ruang yang seluas-luasnya karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat diharapkan bukan sekedar menikmati pembangunan semata, akan tetapi juga diharapkan menata hendak kemana akhirnya pembangunan itu diarahkan, oleh sebab itu rakyat hendaknya diikut sertakan mulai dari pembuatan peraturan yang akan menjadi penuntun dan pengendali sampai kepada pelaksanaan dan sekaligus evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berarti masyarakat juga ikut serta bertanggung jawab, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembangunan.