ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SELONG DALAM MEMUTUSKAN PERKARA WALI ADHAL KARENA FAKTOR ADAT (Studi Atas Putusan No.1104/Pdt.P/2022/PA.Sel) - Imron Hadi; Achmad Hasan alfarisi (Universitas Islam Negeri Mataram, 2024)
Keberadaan seorang wali dalam pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan itu sendiri. Namun tidak jarang wali nikah menjadi kendala dalam pernikahan karena wali nikah yang utama enggan menjadi wali nikah dengan berbagai alasan, baik syar’i maupun non syar’i. Wali yang menolak menikahkan disebut adhal (enggan). Mempelai wanita berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengangkat wali adhal. Hal di atas memunculkan masalah penelitian ini. Pertama, Bagaimanakah prosedur penanganan perkara wali adhal yang dilatari faktor adat di Pengadilan Agama Selong? Kedua, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal karena faktor adat di Pengadilan Agama Selong? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primernya dari pihak Hakim, dan Staff Pengadilan Agama sedangkan sekunder dari buku-buku, al-Quran, al-Hadist, skripsi, tesis dan perundang-undangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara prosedur penanganan petugas adhal di Pengadilan Agama Kelas 1B Selong sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang dituangkan dalam HIR yaitu.Pertama, pihak harus mendatangi meja Informasi dan Pengaduan diri untuk mengetahui persyaratan permohonan wali adhal. Kedua, ke meja pendaftaran perkara untuk mendaftarkan perkara secara langsung atau melalui online. Ketiga meja pembayaran dengan menyerahkan slip pembayaran dari bank. Keempat, ke meja Penyerahan Produk Pengadilan . Adapun Pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Selong, hakim dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, berdasarkan sisi kemaslahatan dikarenakan faktor adat dan menurut Hakim alasan wali tidak dibenarkan.