EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSPEKTIF PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT - Andi, Emerentiana Tulak; Kasmawati Andi, Andi; Khaer Hanafie, Nurharsya; Najamuddin, Najamuddin Putu (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2025)
Permensos Nomor 1 Tahun 2018 adalah regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan kronis. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2007. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan perspektif Permensos Nomor 1 Tahun 2018. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Lembang Maroson masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, ketidakkonsistenan besaran bantuan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program. Faktor-faktor tersebut menghambat pencapaian tujuan utama PKH, yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Meski demikian, program ini memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan akses layanan kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan validasi data penerima bantuan, optimalisasi peran pendamping sosial, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas PKH. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan pelaksanaan PKH, tidak hanya di Lembang Maroson, tetapi juga di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.