Pengaruh Ketimpangan Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal Indonesia: Analisis Data Panel 2015–2021 - Zirtana, Haris; Baiquni, Muhammad; Sudrajat, Sudrajat (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2025)
Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di daerah tertinggal di Indonesia. Pada tahun 2021, seluruh 24 kabupaten termiskin di Indonesia dikategorikan daerah tertinggal. Tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah ini masih cukup tinggi, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap kemiskinan di daerah tertinggal, dengan menggunakan analisis data panel dari 62 kabupaten selama periode 2015–2021. Variabel ketimpangan sosial yang digunakan meliputi Gini rata-rata lama sekolah (ketimpangan pendidikan), gap gender melek huruf, angka harapan hidup, angka kesakitan, angka beban ketergantungan, serta persentase penduduk miskin pekerja informal. Sementara itu, ketimpangan ekonomi meliputi indikator rasio Gini pendapatan dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal berada pada kategori sedang, begitu pula dengan ketimpangan pendapatan. Selain itu, kesenjangan kesehatan masih terlihat dengan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, terutama pada perempuan. Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan, persentase penduduk miskin pekerja informal, dan PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, angka harapan hidup, ketimpangan pendapatan, dan angka beban ketergantungan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya upaya komprehensif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi guna menurunkan tingkat kemiskinan. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan stakeholders terkait adalah adanya perhatian khusus pada penanganan ketimpangan sosial ekonomi melalui kurikulum pendidikan relevan, penguatan kesehatan preventif, pemberdayaan ekonomi lokal, dan adaptasi program perlindungan sosial, termasuk sinergi antarlembaga dan pemberdayaan perempuan.