Analisis Dampak Industri Ekstraktif terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus PT. Timah TBK) - Nazera, Wilda; Riofita, Hendra (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia, 2025)
Penelitian ini menganalisis dampak industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia dengan PT. Timah Tbk sebagai studi kasus. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi dokumentasi, penelitian mengevaluasi kontribusi ekonomi PT. Timah terhadap perekonomian Indonesia dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal di Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Timah berkontribusi positif melalui program CSR, PKBL, dan reklamasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tingkat pengangguran rendah (3,21-3,62%) dan dampak sosial-ekonomi positif sebesar 79,2%. Namun, terdapat kasus korupsi dan praktik penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan signifikan (Rp 271-300 triliun). Temuan ini menyoroti paradoks sumber daya di mana kekayaan mineral tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat, serta menunjukkan perlunya reformasi tata kelola industri pertambangan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial-ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis dampak industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia dengan PT. Timah Tbk sebagai studi kasus. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi dokumentasi, penelitian mengevaluasi kontribusi ekonomi PT. Timah terhadap perekonomian Indonesia dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal di Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Timah berkontribusi positif melalui program CSR, PKBL, dan reklamasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tingkat pengangguran rendah (3,21-3,62%) dan dampak sosial-ekonomi positif sebesar 79,2%. Namun, terdapat kasus korupsi dan praktik penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan signifikan (Rp 271-300 triliun). Temuan ini menyoroti paradoks sumber daya di mana kekayaan mineral tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat, serta menunjukkan perlunya reformasi tata kelola industri pertambangan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial-ekologis dan pembangunan berkelanjutan.