Menteri Agama Haruskah Islam? Tinjauan Konstitusi dan Sila Pertama Pancasila - Alfiyah, Fairuz Shafa Rafidah; Imani, Hakika Syauqiya; Putri, Marcia Salma; Supriyono, Supriyono (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia, 2025)
Penelitian ini menganalisis fondasi konstitusional dan ideologis mengenai keharusan agama Islam bagi pejabat Menteri Agama Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini memfokuskan pada ketentuan Pasal 27 dan 29 UUD 1945 beserta interpretasi Sila Pertama Pancasila. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa konstitusi memberikan jaminan kesetaraan dan kebebasan beragama kepada seluruh warga negara tanpa ada pengecualian. Sila Pertama Pancasila mengakui keberagaman agama dan tidak memberikan privilese khusus bagi agama tertentu dalam struktur pemerintahan. Dari aspek sosiologis, dominasi Islam dalam jabatan Menteri Agama lebih disebabkan oleh komposisi demografis mayoritas Muslim. Namun demikian, hal ini bukanlah kewajiban hukum yang mengikat. Penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat dasar normatif yang mengharuskan Menteri Agama beragama Islam; sikap inklusif terhadap seluruh agama justru lebih mencerminkan jiwa konstitusi dan nilai-nilai Pancasila sila pertama.