Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih - Arlayati Arlayati; Ikhwan Ikhwan (Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2025)
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui akses lebih baik ke pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas PKH di Kelurahan Sungai sapih masih belum efektif dikarenakan masyarakat masih memanfaatkan bantuan PKH untuk kebutuhan yang lain seperti membayar hutang, membeli perlengkapan dapur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori struktural fungsional dari Robert K. Merton yang menjelaskan bahwa setiap konsekuensi-konsekuensi atau dampak yang disadari akan menciptakan penyesuaian dalam suatu sistem. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan 13 informan dengan kriteria yaitu Lurah Sungai Sapih, Pendamping PKH, dan penerima PKH. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dilakukan kepada informan yang terlibat sebagai Penerima PKH, serta studi dokumentasi dikumpulkan melalui dokumen yang ada di Kantor Sungai Sapih. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, sumber dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sapih dapat dievaluasi berdasarkan lima indikator menurut Sutrisno: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. PKH telah membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Hambatan utama terlihat pada indikator tercapainya tujuan, sebagian penerima masih menggunakan bantuan untuk keperluan di luar ketentuan, seperti membayar utang, membeli perlengkapan dapur, modal usaha, dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan PKH sebagaimana tertuang dalam Permensos No. 1 tahun 2018.