PENETAPAN BIAYA HAJI FURODA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus PT. Taysir Tour dan Travel Palembang) - Firmansyah (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2025)
Abstrak Fenomena tingginya biaya haji furoda yang menjadi perhatian, mengingat jalur haji furoda merupakan alternatif ibadah haji dengan visa undangan dari Pemerintah Arab Saudi di luar kuota resmi Indonesia, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) seperti PT. Taysir Tour dan Travel Palembang. Penetapan biaya yang tinggi menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai aspek keadilan, keridhaan, dan kejujuran dalam transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem penetapan biaya haji furoda di PT. Taysir Tour dan Travel Palembang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan biaya haji furoda didasarkan pada perhitungan biaya operasional dan persaingan pasar. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan biaya tersebut telah sesuai dengan prinsip keridhaan, keadilan, dan kejujuran. Hal ini ditunjukkan oleh kesepakatan harga antara pihak travel dan jamaah, tidak merugikan pihak manapun, serta tidak terjadi manipulasi harga setelah kesepakatan awal. Dengan demikian, penetapan biaya haji furoda oleh PT. Taysir Tour dan Travel Palembang mencerminkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Kata Kunci: Penetapan Harga, Haji Furoda. Abstract The phenomenon of high cost of furoda hajj is a concern, considering that the furoda hajj route is an alternative hajj pilgrimage with an invitation visa from the Saudi Arabian Government outside the official quota of Indonesia, which is implemented by Special Hajj Pilgrimage Organizers (PIHK) such as PT. Taysir Tour and Travel Palembang. The determination of high costs raises questions regarding its compliance with the principles of Islamic economic law, especially regarding the aspects of justice, consent, and honesty in transactions. The purpose of this study was to examine the system of determining the cost of furoda hajj at PT. Taysir Tour and Travel Palembang and assess its compliance with the principles of Islamic economic law. The study used a descriptive qualitative method with a field research approach, collecting data through observation, in-depth interviews, and field documentation. The results of the study showed that the system of determining the cost of furoda hajj is based on the calculation of operational costs and market competition. From the perspective of Islamic economic law, the determination of these costs is in accordance with the principles of consent, justice, and honesty. This is indicated by the price agreement between the travel agency and the congregation, does not harm any party, and there is no price manipulation after the initial agreement. Thus, the determination of the cost of furoda hajj by PT. Taysir Tour and Travel Palembang reflects the values ​​of sharia economic law which prioritizes justice and transparency in transactions. Keyword: Pricing, Furoda Hajj.