STUDI NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN - Abyan Faruq; Arnof Dwi Ferdiza (Cahaya Ilmu Bangsa, 2025)
Tindak kejahatan yang marak terjadi yakni tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Penggelapan adalah salahsatu bentuk korupsi yang sering kali diabaikan, padahal dampaknya sangat merugikan. Artikel ini membahas tindak pidana penggelapan bukan hanya sebagai tindakan ilegal,tetapi juga sebagai masalah sosial yang menunjukkan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan dan ekonomi.Melalui beberapa contoh nyata, artikel ini menunjukkan bagaimana penggelapan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan stabilitas sosial. Penggelapan dapat terjadi diberbagai tempat, termasuk di sektor publik, swasta, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah. Dengan pendekatan yang lebih luas, artikel ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong orang untuk melakukanpenggelapan, seperti tekanan dari lingkungan, budaya yang membiarkan tindakan tersebut, dan lemahnya pengawasan.