Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala: The Role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Post-Flood Disaster Management in Dampal Village, Sirenja District, Donggala Regency - Yunus; Irnayanti (Universitas Muhammadiyah Palu, 2025)
Pendahuluan : Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan yang memiliki sistem drainase kurang memadai. Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, menjadi salah satu wilayah terdampak banjir bandang pada tahun 2024 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pemukiman, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi pasca bencana, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat penting untuk memulihkan kondisi masyarakat melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana BPBD Kabupaten Donggala menjalankan fungsinya dalam penanggulangan pasca bencana di Desa Dampal. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran BPBD dalam penanggulangan pasca bencana banjir. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap lima orang informan yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BPBD, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasi : Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupaten Donggala dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Desa Dampal belum berjalan secara maksimal. Meskipun BPBD telah melakukan penyaluran bantuan logistik pada tahap tanggap darurat, namun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga proses pemulihan bagi masyarakat terdampak berjalan lambat dan belum merata.