Perlindungan Hukum Para Kreditor Atas Pembelian Aset Kripto oleh Debitor Secara Melanggar Hukum Sebelum Putusan Pernyataan Pailit - Herpandu Hadiwibowo; Bambang Sugeng Ariadi Subagyono; Kukuh Leksono Suminaring Aditya (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2025)
Seiring dengan perkembangan teknologi, hadir aset kripto secara drastis di masyarakat yang saat ini dijadikan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Kemunculan aset kripto dirasa akan menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum kepailitan, yakni ketika debitor yang memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih dan masih memiliki cash tidak beritikad baik membayar utang-utangnya dan memilih melakukan jual beli aset kripto sebelum putusan pernyataan pailit untuk melarikan, menutupi, menyembunyikan, atau mengaburkan harta kekayaannya dengan maksud agar terlepas dari tanggung jawabnya terhadap para kreditor sekaligus agar harta kekayaannya tidak masuk ke dalam harta pailit. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat salah satu bentuk dari pembelian aset kripto oleh debitor secara melanggar hukum sebelum putusan pernyataan pailit yaitu pembelian aset kripto berdasarkan perjanjian nominee. Perjanjian tersebut terbukti merupakan penyelundupan hukum dan terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Walaupun secara a contrario Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bermakna bahwa selama debitor belum diputus pailit secara hukum ia masih berhak untuk menguasai harta kekayaannya termasuk melakukan perbuatan jual beli aset kripto. Namun, segala perbuatan hukum debitor yang membawa kerugian terhadap para kreditor dapat dibatalkan melalui gugatan actio pauliana sebagai bentuk perlindungan hukum para kreditor. Sehingga dengan dibatalkannya perbuatan hukum jual beli aset kripto dengan actio pauliana maka timbul hak untuk pemulihan keadaan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian, yang berarti harta debitor berupa aset kripto akan kembali masuk menjadi harta pailit untuk kemudian didistribusikan kepada para kreditor.