Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi di Puskesmas Kalabbirang Kabupaten Pangkep: Policy Implementation Analysis of Minimum Service Standards for Hypertension Disease at Kalabbirang Health Center, Pangkep Regency - Inayah, Nurul; Razak, Amran; Batara, Andi Surahman; Gobel, Fatmah Afrianty; Mahmud, Nur Ulmy; Rusydi, Arni Rizqiany (Postgraduate Program in Public Health, Universitas Muslim Indonesia, 2025)
Abstrak Latar Belakang : Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dengan target SPM wajib 100% setiap tahunnya. Pelaksanaan SPM pada pelayanan penderita hipertensi di Puskesmas Kalabbirang yaitu sebanyak 2499 kasus, namun hanya 499 dengan capaian (41,83%) kasus hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Tujuan : Untuk mendapatkan Gambaran secara mendalam tentang analisis implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penyakit hipertensi di Puskesmas Kalabbirang. Metode : Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan dengan maksimal, kebijakan SPM hipertensi yang dimuat dalam PMK No. 4 tahun 2019 belum ditransmisikan kepada Masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan. Sumber daya manusia masih kurang memadai, disposisi sudah berjalan dengan baik, telah melaksanakan koordinasi dan komitmen melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik. Mekanisme pelaksanaan berjalan sudah berjalan sesuai SOP dengan pedoman peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019. Implementasi SPM pelayanan penyakit hipertensi di Puskesmas kalabbirang sudah berjalan cukup baik. Diharapkan dinas Kesehatan Kabupaten pangkep dan Puskesmas kalabbirang agar meningkatkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaannya. Kesimpulan : Kesimpulan penelitian ini ialah aspek komunikasi, struktur birokrasi serta disposisi dinilai cukup optimal dalam keberhasilan program Keluarga Berencana di Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan aspek sumber daya belum teraktualisasi dengan baik. Abstract Background: The Family Planning Program aims to plan births in order to improve the welfare of mothers and children and ensure controlled population growth. In Indonesia, the family planning program is based on Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development. Based on data from the DPPKB of Pangkep Regency, there has been a decrease in the number of acceptors in the last 3 years. Objective: To explore the implementation of the family planning program policy in Pangkajene and Kepulauan Regency. Method: This type of research is a qualitative analysis with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews with 9 informants. The informant selection technique was purposive sampling. Results: The results of the study showed that the communication aspect was running optimally, as seen from the counseling and promotion of family planning activities that were running well. Although the average family planning acceptor did not participate in counseling because not aware of the activity. In addition, it was found that the human resources aspect was not optimal in terms of quantity, so that family planning counselors had multiple tasks. However, it was considered optimal in terms of quality because all parties had received training. Financial resources and infrastructure are also met because they’re well available. From the disposition aspect, the local government is quite committed because the family planning program can run well, even though this program is not yet based on local regulations, supported by KB officers who are active in the service. Meanwhile, from the aspect of bureaucratic structure, each participants doing the tasks with fragmentation and family planning services have a clear flow according to SOP. Conclusion: The conclusion of this study is that the aspects of communication, bureaucratic structure, and disposition are considered quite optimal in the success of the Family Planning program in Pangkajene and Kepulauan Regency. Meanwhile, the resource aspect hasn’t been properly actualized.