Tantangan dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara - Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Rasji, Rasji; Revina, Revina (CV. Rayyan Dwi Bharata, 2025)
Penyelesaian sengketa administratif melalui PTUN masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural, sehingga perlu penguatan lembaga, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum agar fungsi PTUN sebagai penjaga keadilan administratif dapat berjalan optimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi, serta berbagai solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan keadilan administratif yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif berdasarkan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan kasus, dan perundang-undangan, yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Secara keseluruhan, efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi, keterbatasan kelembagaan, serta rendahnya akses dan pemahaman hukum masyarakat, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan peran PTUN sebagai penjamin keadilan administratif benar-benar terwujud. PTUN menyelesaikan sengketa administrasi melalui mekanisme upaya administratif, mediasi partisipatif, eksekusi putusan, dan digitalisasi layanan, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada kepentingan umum. PTUN menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan administratif, namun meresponsnya melalui reformasi normatif, struktural, dan teknologi untuk memperkuat akses, efektivitas, dan keberpihakan pada hak warga negara dalam menghadapi kekuasaan. Penguatan PTUN bukan sekadar pembenahan teknis, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara untuk memastikan keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.