DINAMIKA INTIMIDASI BLATER TERHADAP PREFERENSI PEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN SAMPANG: TINJAUAN PSIKOLOGIS DAN ASPEK HUKUM - Haqqullah, Moh. Wasil; Fauziah, Arinal Haq (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2025)
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sampang mencerminkan tantangan demokrasi yang serius terutama dengan adanya dominasi kekuatan Blater sebagai aktor lokal berotoritas informal. Penelitian ini menganalisis dampak intimidasi Blater terhadap preferensi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sampang dari perspektif psiko-sosial dan yuridis. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali pengalaman subjektif masyarakat sementara pendekatan normatif membuka implementasi regulasi hukum seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang dianalisis menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasilnya menunjukkan bahwa intimidasi Blater yang mencakup kekerasan simbolik, ancaman verbal, hingga tekanan fisik menciptakan kecemasan dan ketakutan yang signifikan serta menghilangkan kemandirian pemilih. Peraturan hukum yang ada belum efektif melindungi hak pilih akibat lemahnya pengawasan dan implementasi di tingkat lokal. Studi ini menemukan bahwa tekanan sosial yang dilegitimasi norma budaya lokal memperkuat dominasi Blater yang secara sistematis merusak proses demokrasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika demokrasi lokal dengan mengintegrasikan analisis psiko-sosial dan hukum. Rekomendasi mencakup perlunya reformasi kebijakan, penguatan pengawasan hukum, dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan memilih. Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh lokal diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan bebas dari tekanan. Penelitian ini memberikan wawasan baru untuk mendukung demokrasi yang partisipatif dan independen di daerah dengan dominasi kekuasaan informal seperti Sampang.