Urgensi Perumusan Hukum Adat dalam Peraturan Daerah: Fungsi dan Tujuannya bagi Pemerintah Daerah - Setiawan, Ichwan (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM), 2025)
Hak adat merupakan hak yang melekat secara kolektif pada masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kekayaan budaya lainnya, yang menjadi bagian integral dari sistem sosial dan hukum adat mereka. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek normatif dan implementatif dari perlindungan hak adat, serta menggali relevansi pendekatan restorative justice dan mediasi sebagai refleksi nilai-nilai hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi, tantangan masih muncul dalam aspek implementasi, terutama di tingkat lokal dan dalam konflik agraria. Oleh karena itu, sinergi antara sistem hukum negara dan hukum adat sangat diperlukan guna menciptakan keadilan yang inklusif bagi masyarakat adat