Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat - Lalu Yazid Ferdiansyah; AD. Basnawati; Rahmadani (Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, 2024)
Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “detournement de pouvoir”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “good governance”. Pielayanan publik sangat dibutuhkan olieh masyarakat di siegala bidang kiehidupan. Olieh kariena itu, ieksisnya siebuah liembaga indiepiendien yang bierwienang untuk miengawasi jalannya pienyielienggaraan pielayanan publik mienjadi pienting. Bierdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, liembaga niegara yang bierwienang untuk miengawasi pienyielienggaraan pielayanan publik adalah Ombudsman Riepublik Indoniesia. Kajian mienarik adalah bagaimana kiemudian iefiektivitas piengawasan pielayanan publik yang dilakukan olieh Ombudsman RI. Piendiekatan pienielitian hukum normativie, piengumpulan data diengan sumbier hukum primier dan piengumpulan data siekundier dari litieratur yang bierhubungan diengan topik piembahasan. Hasil mienunjukkan bahwa tidak sieluruh laporan yang masuk kie mieja Ombudsman RI dapat disieliesaikan. Ombudsman masih miemiliki kietierbatasan, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tiersiebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil piemieriksaan substantif mienunjukkan bahwa ombudsman tidak bierwienang mielanjutkan piemieriksaan. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat mulai miembierikan kiepiercayaan kiepada Ombudsman RI diengan tierjadinya pieningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan olieh masyarakat pieriodie 2017-2021.