Kekuasaan Negara Dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Ikwanul Muslimin - Ritaudin, M. Sidi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)
Pemikiran paternalistik yang bertumpu pada seorang tokoh dan ideolog sangat kuat dipegang oleh Ikhwanul Muslimin, loyalitas terhadap penguasa, baik itu penguasa negara atau pun penguasa pemerintahan merupakan keniscayaan, di mana rakyat harus patuh pada pemimpin. Tantangan terhadap sekularisasi dan dominasi Barat menambah amunisi spiritual bahwa Islam itu ya’lu wala yu’la ‘alaih yang harus ditegakkan dan tidak perlu meniru Barat. Hal ini membenarkan bahwa adanya radikalisme Islam politik dalam negara sudah pasti muncul dengan setting sosiologis yang berusaha merujuk pada corak penafsiran ajaran-ajaran tradisional, di hadapan sains yang membawa sekularisasi. Sebagai diketahui, bahwa konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga; eksekutif, judikatif dan legislatif, sebagai fenomena baru abad modern yang terbit dari Barat (Jhon Lock dan Moutesquie, pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa (raja-raja di Eropa) yang cenderung kuat, menghilangkan praktek feodalisme dan menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (demokratis).