Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara - Arfah, Jabal; adhy muhtar, Entang; Saefullah, djadja; Muhafidin, Didin (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)
Topik penelitian ini adalah Implementasi Studi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, mengapa tidak ada strategi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan aspek-aspek yang dieksplorasi meliputi komunikasi, sikap implementasi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, yaitu tidak adanya komunikasi intensif antara pengelola objek wisata dengan pemerintah daerah (kecamatan) dan DPRD setempat yang ditunjukkan oleh tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan selama bertahun-tahun keberadaan objek wisata tersebut, kecuali beberapa bantuan dari dinas pariwisata daerah. Dari aspek sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia, yaitu ketersediaan manajer yang siap melaksanakan tugasnya tetapi tidak didukung oleh sumber daya non-manusia/fasilitas dalam upaya pengembangan pariwisata untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung, karena ini adalah salah satu strategi pengembangan pariwisata yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (kecamatan), selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di daerah wisata, juga akan dapat memperoleh nilai tambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan dari aspek sikap pelaksana, para pelaksana/manajer di bidang pariwisata telah melaksanakan beberapa tugas dan fungsi dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya mengembangkan strategi pariwisata daerah. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan daerah mengenai tarif yang dianggap oleh pelaksana berdampak pada penurunan jumlah pengunjung yang datang, sehingga para pelaksana melakukan kebijakan taktis agar tidak terjadi penurunan minat pengunjung untuk berwisata karena ketidaksesuaian antara fasilitas dan layanan pemerintah daerah yang ada (yang diharapkan). Terakhir, struktur birokrasi, dalam hal sumber daya manusia, khususnya di kantor pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata, telah menunjukkan kondisi yang lebih baik karena kompetensi ski dan sektor pariwisata. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah sikap (disposisi) pelaksana, sumber daya, dan komunikasi belum menunjukkan atau menggambarkan strategi untuk mengembangkan kebijakan pariwisata daerah yang baik. Namun, aspek struktur birokrasi telah menunjukkan kondisi yang lebih baik.