PENGELOLAAN BASISDATA KELAUTAN SEBAGAI SALAH SATU KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS NASIONAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH - Suryanto, Hari (Badan Informasi Geospasial, 2000)
lndonesia memiliki sumberdaya alam laut yang sangat luas, tetapi belum dilengkapi dengan data dasar survei laut yang tersimpan di dalam wadah basis data kelautan yang dikelola secara terpadu dan sistematik. Sementara itu, keberadaan data dasar ini sangat mendesak, mengingat segera diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana data dasar sangat berguna untuk berbagai keperluan, seperti kegiatan penelitian, eksplorasi dan perencanaan wilayah. Pengelolaan Basis Data Kelautan merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan teknologi Surta dan SIG nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang direncanakan akan dilaksanakan selama 10 tahun (2001-2010). Rencana kegiatan ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah lndonesia di bidang Surta dan SIG nasional yang bernuansakan reformasi sebagai implementasi dari pelaksanaan UU No. 22 dan UU No. 25.ABSTRACTIndonesia has large marine natural resources, but it is not completely supplemented yet with Basic Marine Survey Data which is stored in an integrated and systematic Marine Database Program. Meanwhile the availability of these basic data is very crucial in order to implement Law No. 22/1999 about Regional Government and Law No. 25/1999 about Balance Financing between Central and Regional Government. These data are important for many purposes such as research, exploration and regional planning. Marine Database Management is an activity using Survey and Mapping technology and also National Geographic Information System for supporting national development for the next 10 years (2001-2010). The activity plan was synchronized with policy and program of The Government of Indonesia, especially in Survey and Mapping and National Geographic Information System division, certainly in the spirit of reformation as the implementation of Law No. 22 and Law No. 25.Kata Kunci : Basis data Kelautan, Survei dan Pemetaan, Sistem Informasi Geografis Nasional, Otonomi DaerahKeyword : Marine Database, Survey and Mapping, National Geographic Information System, Regional AutonomyÂ