PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM ‎MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM DI ‎INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR ‎‎91/PUU-XVIII/2020‎ - Lukman Hakim Rangkuti; Dhiauddin Tanjung; Ramadhan Syahmedi Siregar (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi, 2025)
Mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan suatu keharusan ‎bagi umat Islam, sehingga sangat penting untuk dapat mengidentifikasi apakah ‎produk yang akan dikonsumsi halal. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas ‎penduduk Muslim harus terus berupaya meningkatkan jaminannya sebagai ‎bentuk perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Dalam penelitian ini akan ‎membahas urgensi penerapan jaminan produk halal dan penerapan sertifikasi ‎halal bagi produk yang beredar di masyarakat Indonesia. Untuk menjawab ‎permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian hukum, dengan ‎menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. ‎Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat Muslim, sangat penting ‎bagi Negara untuk membuat landasan hukum mengenai sertifikasi halal dalam ‎berbagai peraturan perundang-undangan, namun dengan adanya Undang-Undang ‎Cipta Kerja, banyak landasan hukum yang dihilangkan, diubah atau diganti ‎sehingga menjadi lebih sistematis. Implementasi penerapan sertifikasi halal ‎berlaku self declare, dimana pelaku usaha khususnya kecil dan mikro dapat ‎mengajukan self declare sepanjang bahan baku dan proses pembuatan produk ‎tidak mengandung bahan dan proses yang tidak berisiko atau tidak halal.‎