Penentuan Lokasi Optimal Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kabupaten Belu dengan Metode Overlay Berbasis Sistem Informasi Geografis - Karonigi, Richardus; Iriane, Gregorius (Ilmu Bersama Center, 2025)
Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mengalami pertumbuhan penduduk signifikan hingga mencapai 231.450 jiwa pada tahun 2024, disertai peningkatan kebutuhan energi yang belum sepenuhnya tercukupi oleh sistem kelistrikan konvensional. Wilayah ini memiliki potensi energi surya yang besar dengan rata-rata penyinaran matahari mencapai ±9 jam per hari dan nilai Global Horizontal Irradiance (GHI) > 5 kWh/m²/hari. Namun, keterbatasan jaringan listrik dan ketergantungan pada energi fosil menghambat penyediaan energi yang berkelanjutan, terutama di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi alternatif strategis yang membutuhkan kajian lokasi berbasis spasial untuk memastikan kelayakan teknis dan efisiensi pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi optimal pembangunan PLTS dengan metode overlay berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Lima kriteria dianalisis secara spasial, yaitu jarak ke pemukiman, jarak ke jalan, kemiringan lereng, nilai GHI, dan penggunaan lahan. Setiap kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya, lalu diproses melalui teknik overlay union menggunakan ArcGIS. Hasil analisis mengidentifikasi empat lokasi prioritas dengan total luas ±618 hektar, tersebar di Kecamatan Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, dan Kakuluk Mesak. Lokasi tersebut memiliki jarak ideal dari pemukiman (>3 km), dekat dengan akses jalan (<1.4 km), kemiringan landai (<8%), nilai GHI tinggi (>5 kWh/m²/hari), serta berada di atas lahan kosong atau tidak produktif. Penelitian ini tidak hanya menghadirkan peta kesesuaian lokasi secara objektif dan berbasis data spasial, tetapi juga memberikan rekomendasi teknis yang aplikatif untuk mendukung perencanaan energi terbarukan di kawasan perbatasan Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mendorong transisi energi bersih dan berkelanjutan.