Urgensi Perlindungan dalam Perspektif UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 Terhadap Jurnalisme Kritis (Studi Kasus pada Peristiwa Kepala Babi di Tempo) - Irianti, Een; Azzarin, Siti Kaisha; Sumantri, Fahrellia Septi (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2025)
Abstrak Profesi jurnalis memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan demokratis melalui fungsi sosialnya sebagai penyedia informasi, pengontrol sosial, dan wadah kritik publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8, menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Namun, berbagai tindakan kekerasan dan teror menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Pasal 8 dalam melindungi jurnalis, dengan studi kasus pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo pada 19 Maret 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi, serta didasarkan pada teori fungsi sosial pers. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dan penguatan penegakan hukum agar kebebasan pers dapat terjamin secara nyata. Kata Kunci: jurnalis, kebebasan pers, perlindungan hukum, teori fungsi sosial, undang-undang pers Abstract The journalism profession plays a crucial role in supporting democratic life through its social functions as an information provider, social controller, and platform for public criticism. Law Number 40 of 1999 on the Press, particularly Article 8, guarantees legal protection for journalists in carrying out their duties. However, various acts of violence and terror indicate weaknesses in the implementation of such protection. This study aims to analyze the effectiveness of Article 8 in safeguarding journalists, using the case of a pig's head sent to the Tempo newsroom on March 19 2025, as a case study. The research employs a qualitative method with a content analysis approach grounded in the theory of the social function of the press. The findings reveal a gap between normative legal guarantees and their practical enforcement. Therefore, policy evaluation and stronger legal enforcement are needed to ensure meaningful press freedom. Keywords: journalist, press freedom, legal protection, social function theory, press law