Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam UUD Sebelum Reformasi Dan UUD Sesudah Reformasi - Hutabarat, Cintya Lolita; Banjarnahor, Daulat Nathanael (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2025)
Riset ini bertujuan untuk menganalisis perubahan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pemerintah daerah sebelum dan sesudah reformasi konstitusi di Indonesia. Sebelum reformasi, fungsi DPRD lebih bersifat simbolik dan terbatas karena kuatnya dominasi pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Namun, pasca reformasi, terjadi pergeseran signifikan dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dalam hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan sebelum dan setelah reformasi, penelitian ini mengungkap bahwa fungsi pengawasan DPRD telah berkembang dan diperkuat. Saat ini, DPRD memegang peranan penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Perubahan ini mencerminkan semangat demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Riset ini menyimpulkan bahwa Amandemen konstitusi telah membuka peluang yang lebih luas bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.