Pemberdayaan UMKM Berbasis Kearifan Lokal : Studi Kasus Program Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Puncak Jaya Kabupaten Puncak Jaya Papua Tengah - Hendrik Ibo; Fedianty Augustinah; Aris Sunarya (PT. Gudang Pustaka Cendekia, 2025)
Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, merupakan salah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbasis kearifan lokal mampu menjadi strategi alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, serta penerapan model Community-Based Participatory Research (CBPR), penelitian ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program-program yang digagas oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara komunal berhasil diintegrasikan dalam pelatihan, produksi, dan pemasaran produk UMKM, seperti tas noken, minyak kemiri, serta kerajinan dari biji hutan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial komunitas. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar karena infrastruktur yang minim, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta belum optimalnya implementasi regulasi pendukung. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah 3T.