Analisis Yuridis terhadap Kasus Fitnah Pornografi: Studi Kasus Permohonan Pelindungan Hukum oleh Suhari - Butarbutar, Jonner Marulitua; Yusuf, Hudi (Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane, 2025)
Kasus fitnah yang dialami oleh Suhari menjadi salah satu contoh nyata betapa pesatnya perkembangan teknologi digital dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan individu, khususnya dalam bentuk pencemaran nama baik melalui tuduhan keterlibatan dalam konten pornografi. Penyebaran konten palsu yang diklaim sebagai milik pribadi Suhari melalui media sosial tidak hanya berdampak pada rusaknya reputasi dan nama baik, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis, sosial, serta ekonomi bagi korban. Dalam konteks hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kasus Suhari dengan memaparkan rangkaian kronologi kejadian, menganalisis aspek yuridis yang relevan, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kejahatan digital seperti ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan Suhari, berupa pelaporan ke kepolisian, permohonan bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta permintaan pelindungan ke Komnas HAM, merupakan langkah yang tepat dalam menuntut keadilan dan rehabilitasi nama baik. Namun demikian, kasus ini juga mengungkap adanya tantangan dalam penegakan hukum di ranah digital, termasuk lambannya proses identifikasi pelaku dan belum optimalnya regulasi dalam mengantisipasi manipulasi digital seperti deepfake. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum serta edukasi publik mengenai pentingnya etika digital. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa perlindungan terhadap martabat dan privasi individu harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis media daring.