PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENURUT PASAL 5 DAN 6 PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 21 TAHUN 2020 - Meylan Dama; Weny Almoravid Dungga; Nurul Fazri Elfikri (ASIAN PUBLISHER, 2025)
Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo Menurut Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah waris di Badan Pertanahan Nasional apakah sudah sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis. Untuk proses analisis dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai pengumpulan data dilapangan, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan fakta bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan Peraturan menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Dengan melakukan mediasi sebagai mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah waris di BPN Kabupaten Gorontalo yang sebelum memasuki mekanisme tersebut, terlebih dahulu ada beberapa mekanisme lainnya yaitu diadakannya pengkajian kasus, gelar awal yang merupakan langkah dalam penyelesaian sengketa tanah, dilakukan penelitian terhadap kasus, dan yang terakhir adalah gelar akhir sebagai mekanisme terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo.