MEMBACA RELASI MEDIA-PEMERINTAH PADA ERA OTONOMI DAERAH - bin mukhotib, mukhijab (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)
Ketika rezim Orde Baru dengan sistem pemerintah otoriter, bentuk dominan sebagai model relasi antara media dan masyarakat (baca = kekuasaan). Dalam rezim desentralisasi dan industrialisasi media, maka bentuk dominan digantikan oleh bentuk pluralistik. Hubungan media dan kekuasaan berorientasi pada pencapaian kepentingan politik, sosial, budaya, ekonomi dan kelompok yang bersaing. Ini berarti bahwa hubungan dua lembaga tersebut sangat dinamis. Suatu saat, media mendominasi, pada saat yang lain, kekuasaan bisa jadi lebih dominan. Kesetaraan bisa terjadi ketika keduanya menemukan kesamaan kepentingan. Situasi demikian memerlukan pisau bedah “baru” yang mampu membongkar dan mengkonstruksi bagaimana hubungan media dan kekuasaan. Artikel ini menawarkan teori homologi atau struktur homologi untuk membaca bagaimana relasi keduanya. Karena artikel ini bersifat kajian awal, penulis tidak menyimpulkan bagaimana struktur relasi media dan kekuasaan saat ini. Dengan kajian ini, penulis berharap akan mendapat respon dari pembaca untuk menyempurnakan artikel ini. When the New Order regime (in Indonesia) with authoritarian government system, the dominant form as a model of relations between the media and society (read = power). In a decentralized regime and industrialization of media, then the dominant form was replaced by a form of pluralistic. Media relations and power oriented on achieving the interests of political, social, cultural, economic and competitive group. This means that the relationship of the two institutions is so dynamic. At one point, the media dominates, while at the other, the power could be more dominant. Equality can happen when the two find common ground of interest. Such a situation requires a scalpel