Penegakkan Hukum Pemalsuan data diri Perkawinan Sejenis” (Studi Kasus Kepolisian Resor Halmahera Selatan) - Ar. Saman, M. Zulfikar; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto (Syntax Corporation, 2025)
Penegakan hukum terkait pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Meskipun ada peningkatan kasus pemalsuan dokumen, pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu LGBTQ+ masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terkait pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan sejenis. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan data primer dari studi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa sekitar 15% pasangan sejenis pernah menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan legitimasi, yang menciptakan stigma sosial. Penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berisiko menimbulkan diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan sejenis.