STRATEGIC EDUCATION POLICY AND DIGITAL LEADERSHIP IN CONFLICT ZONES: A MULTIREGIONAL SYNTHESIS - Khizer Hayat (Universitas Budi Luhur, 2025)
Abstract: Over 222 million crisis-affected students worldwide face educational disruption due to armed conflict, displacement, and infrastructure collapse. This study finds determinants of strategic education policy and digital leadership that might guarantee educational continuity during displacement and conflict. The study uses qualitative and desk-based research methodology and four theoretical views to frame the analysis: Human Security Theory, Strategic Educational Leadership, Digital Equity in Crisis between 2018 and 2025, and the Capability Approach. The systematic literature review strategy was applied, as thematic coding was used to select 72 peer-reviewed and institutional sources among some 300 documents reviewed based on a relevant keyword search and relevance criteria. Based on those articles, institutional reports, and corroborating media documents published between 2018 and 2025, the paper provides a synthesis of international experience on the responses of education systems to disruption, political violence, infrastructure breakdown, and digital inequity. Inclusive, trauma-informed models of policy and interventions that a diverse set of blended learning approaches can address can be conceptualized using case examples in Jordan, Colombia, Bangladesh, Gaza, and Ukraine. The findings highlight the limitations of digital tools in fragile contexts marked by connectivity challenges, content bias, and surveillance gaps. The paper argues that emergency education is more of a strategic and moral duty than a noble cause that occurs to fill a service gap based on human rights and development concerns. This study recommends adaptive learning, moral technology use[1], psychological support, and interpersonal education to deal with a crisis. It focuses on conversations about value-based leadership in transforming emergencies into opportunities and developing context- and resilience-centered educational institutions. Abstrak: Lebih dari 222 juta siswa yang terkena dampak krisis di seluruh dunia menghadapi gangguan pendidikan akibat konflik bersenjata, pengungsian, dan runtuhnya infrastruktur. Studi ini menemukan faktor-faktor penentu kebijakan pendidikan strategis dan kepemimpinan digital yang dapat menjamin kelangsungan pendidikan selama pengungsian dan konflik. Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan studi literatur serta empat pandangan teoretis untuk membingkai analisis: Teori Keamanan Manusia, Kepemimpinan Pendidikan Strategis, Kesetaraan Digital dalam Krisis antara tahun 2018 dan 2025, dan Pendekatan Kemampuan. Strategi tinjauan literatur sistematis diterapkan, dengan menggunakan pengkodean tematik untuk memilih 72 sumber tinjauan sejawat dan sumber institusional di antara sekitar 300 dokumen yang ditinjau berdasarkan pencarian kata kunci yang relevan dan kriteria relevansi. Berdasarkan artikel-artikel tersebut, laporan-laporan lembaga, dan dokumen media yang menguatkan yang diterbitkan antara tahun 2018 dan 2025, makalah ini memberikan sintesis pengalaman internasional tentang respons sistem pendidikan terhadap gangguan, kekerasan politik, kerusakan infrastruktur, dan ketidaksetaraan digital. Model kebijakan dan intervensi yang inklusif dan berbasis trauma yang dapat diatasi dengan beragam pendekatan pembelajaran campuran dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan contoh kasus di Yordania, Kolombia, Bangladesh, Gaza, dan Ukraina. Temuan ini menyoroti keterbatasan alat digital dalam konteks yang rapuh yang ditandai dengan tantangan konektivitas, bias konten, dan kesenjangan pengawasan. Makalah ini berargumen bahwa pendidikan darurat lebih merupakan. Temuan ini menyoroti keterbatasan alat digital dalam konteks yang rapuh yang ditandai dengan tantangan konektivitas, bias konten, dan kesenjangan pengawasan. Makalah ini berargumen bahwa pendidikan darurat lebih merupakan tugas strategis dan moral daripada tujuan mulia yang terjadi untuk mengisi kesenjangan layanan berdasarkan hak asasi manusia dan masalah pembangunan. Studi ini merekomendasikan pembelajaran adaptif, penggunaan teknologi moral, dukungan psikologis, dan pendidikan interpersonal untuk menghadapi krisis. Studi ini berfokus pada diskusi tentang kepemimpinan berbasis nilai dalam mengubah keadaan darurat menjadi peluang dan mengembangkan lembaga pendidikan yang berpusat pada konteks dan ketahanan.