PENERAPAN ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX UNTUK MENGURANGI PENGADUAN PELANGGARAN HAK ATAS KASUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR - Dika Federica Shodikin; Fidya Panorama Damayanti (Simposium II UNIID 2017, 2017)
Hambatan dalam pengembangan proyek infrastruktur tidak hanya terjadi dalam pembangunan, melainkan terdapat tabrakan kepentingan terhadap hak asasi manusia yang sering digunakan sebagai salah satu bentuk pengaduan pelanggaran hak di pengadilan. Dasar yang dipergunakan sebagai bahan pengaduan oleh masyarakat beraneka ragam, antara lain mengenai kepastian hak milik atas tanah, kerusakan lingkungan, terganggunya kesehatan, dan hingga pada titik tidak mendapatkan ganti rugi. Penelitian dilakukan dengan menganalisa kasus yang telah banyak terjadi dan menggunakan literatur sebagai bahan konseptual serta peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam penegakan keadilan dan kepastian hukum. Penerapan asas salus populi suprema lex perlu diterapkan agar kepentingan masyarakat lebih diutamakan, karena keselamatan kehidupan rakyat adalah hukum tertinggi. Hasil analisa menunjukkan bahwa asas salus populi suprema lex dapat dijadikan solusi sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur serta memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat luas agar dapat mengurangi pengaduan pelanggaran hak oleh masyarakat yang merasa dirugikan