Pengaturan Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perspektif Epistemologi - Susanti, Dyah Ochtorina; Efendi, Aan; Putri, Auliya Safira (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum, 2025)
Moving the National Capital (IKN) from Jakarta to the Nusantara East Kalimantan requires very large costs. Through Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, the government has determined alternative financing other than that sourced from the APBN, one of which is sharia crowdfunding which is part of creative financing. Sharia crowdfunding as a source of funding for IKN Nusantara is a new thing that has not been specifically regulated, so there is a need for a review of sharia crowdfunding arrangements. The research method used is normative juridical with a statute, conceptual and historical approach. The results of this research show that the basis for regulating sharia crowdfunding as a source of funding for Indonesian IKN is generally in accordance with the tiered norm theory, but in particular it is still not in the form of an MUI Fatwa so it needs to be accommodated in legislation that has authoritative power so that it can be binding on the community.Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur memerlukan biaya yang sangat besar. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah menetapkan alternatif pembiayaan selain yang bersumber dari APBN, salah satunya yaitu crowdfunding syariah yang menjadi bagian dari creative financing. Crowdfunding syariah sebagai sumber pendaan IKN Nusantara merupakan hal baru yang belum diatur secara khusus, sehingga perlu adanya telaah terhadap pengaturaan crowdfunding syariah. Metode penelitian yang digunakan itu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan crowdfunding syariah sebagai sumber pendanaan IKN Nusantara secara umum telah sesuai dengan teori norma berjenjang, namun secara khusus masih dalam belum bentuk Fatwa MUI sehingga perlu diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan autoritatif sehingga dapat mengikat bagi masyarakat.