Analisis Akuntabilitas Inovasi BUMDes untuk Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi di Desa Panggungharjo, Yogyakarta - Jenisa Capriani; Gratia Trey Infanta br Kaban; Rayza Dilla Arsyanti (STISIPOL Raja Haji, 2025)
Abstract In Law No. 6 of 2014 concerning villages, village-owned enterprises (BUMDes) have become one of the strategic instruments in rural economic development in Indonesia. However, its implementation has some challenges, especially related to accountability. This study aims to analyze the accountability of village-owned enterprises (BUMDes) innovation in improving the capacity and participation of the community in the village of Panggungharjo, Yogyakarta. The research methods used are case studies and literature from various journals and government sites relevant to BUMDes, especially Panggungharjo Village. The results showed that Panggungharjo village successfully implemented the principle of accountability through formal mechanisms such as the BUMDes accounting application system (SAAB) and the village Consultative forum, which had a significant impact on capacity building and community participation to enable village development in a transparent, independent, and sustainable manner. Keywords: Village-owned enterprises (BUMDes), Accountability, Capacity, Transparency Abstrak Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, terutama terkait akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat di Desa Panggungharjo, Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan literatur dari berbagai jurnal dan situs pemerintahan yang relevan dengan BUMDes, khususnya Desa Panggungharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Panggungharjo berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas melalui mekanisme formal seperti Sistem Aplikasi Akuntansi BUMDes (SAAB) dan forum musyawarah desa yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sehingga memungkinkan pembangunan desa secara transparan, mandiri dan berkelanjutan. Kata Kunci: BUMDes, Akuntabilitas, Kapasitas, Transparansi