EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA - Suasono, Edy (Faculty of Law, Universitas Tanjungpura, 2025)
Abstract The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has sparked controversy by allowing vice-presidential candidates under 40 to contest in the 2024 Presidential Election. The Court granted the judicial review of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 by adding a clause that broadens the interpretation of the age requirement. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the legal standing of the petitioner, the independence of constitutional judges, and the consistency of the Court's decision-making. The findings indicate that the petitioner lacked sufficient legal standing, the decision-making process was politically motivated, and the Constitutional Court was inconsistent with its prior rulings. Therefore, the decision can be legally flawed from a constitutional law perspective. Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menuai kontroversi karena membuka ruang bagi calon wakil presiden yang belum berusia 40 tahun untuk maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 dikabulkan MK dengan penambahan frasa yang memperluas tafsir batas usia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara kritis melalui perspektif hukum tata Negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis aspek legal standing pemohon, independensi, dan konsistensi hakim MK dalam pengambilan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing yang kuat, proses pengambilan putusan sarat kepentingan politik, dan MK inkonsisten terhadap putusan sebelumnya. Oleh karena itu, secara teori hukum tata negara, putusan ini dapat dinilai cacat secara hukum.