Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan - ButarButar, Maria Magdalena Fontaine; Sari, Athina Kartika (Arden Jaya Publisher, 2025)
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) merupakan lembaga strategis yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola aset negara, khususnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.Danantara disebut sebagai badan hukum independen, namun tidak dijelaskan secara tegas kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Tidak diketahui secara pasti apakah Danantara merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, lembaga negara independen, atau entitas lain yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan konstitusional yang berhubungan dengan legalitas status lembaga dalam sistem ketatanegaraan serta bagaimana mekanisme pengawasan yang seharusnya diterapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama: (1) Bagaimana status hukum Danantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?, (2) Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap Danantara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025? Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam kedudukan hukum Danantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta meninjau bentuk dan efektivitas pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) bahwa Danantara merupakan entitas yang berdiri sendiri (sui generis) dan berada di luar struktur lembaga negara.(2) pengawasan terhadap Danantara hanya dilakukan secara internal oleh Dewan Pengawas yang diangkat Presiden, tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, atau partisipasi publik. Hal ini menimbulkan celah dalam pengawasan yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.