PERAN PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DEFORESTASI DI WILAYAH HUTAN RONGKONG - Sintya; Hendi; Desrita Sari; Nursyamsi Ichsan (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2025)
Abstrak Judul penelitian ini adalah Peran Penyuluhan Hukum Sebagai Instrumen Pencegahan Deforestasi di Wilayah Hutan Rongkong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum dalam pencegahan deforestasi di wilayah hutan Rongkong, upaya-upaya apa yang dilakukan pihak KPH Rongkong dalam melaksanakan penyuluhan hukum untuk menanggulangi deforestasi hutan dan untuk mngetahui efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat hutan Rongkong terhadap pentingnya pelestarian hutan dan pencegahan deforestasi. Metode penelitian yang di gunakan adalah Normatif empiris. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan di wilayah hutan rongkong, pihak KPH Rongkong rutin melaksanakan patroli di sekitar hutan lindung dan penyuluhan hukum secara langsung dan di hadiri oleh masyarakat sekitar hutan, toko Masyarakat, dan toko adat. Dengan ini menunjukkan bahwa adanya penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan, pemahaman masyarakat terkhususnya di desa Kalotok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam mencegah terjadinya kerusakan kawasan hutan akibat Deforestasi hutan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kebijakan Lingkungan,Dampak Deforestasi Abstract This research is titled “The Role of Legal Counseling as an Instrument for Preventing Deforestation in the Rongkong Forest Region.” The aim of this study is to identify the factors that influence the success or failure of legal counseling in preventing deforestation in the Rongkong forest area, to examine the efforts made by the Rongkong Forest Management Unit (KPH Rongkong) in carrying out legal counseling as a strategy to mitigate deforestation, and to assess the effectiveness of such counseling in raising community awareness regarding forest conservation and deforestation prevention. The method used in this research is normative-empirical. In order to enhance public awareness of forest conservation in the Rongkong forest area, KPH Rongkong regularly conducts patrols around the protected forest and holds direct legal counseling sessions attended by local communities, traditional leaders, and community figures. These efforts indicate that legal counseling has provided knowledge and understanding to the community, particularly in Kalotok Village, Baebunta Subdistrict, North Luwu Regency, in preventing forest area degradation caused by deforestation. Keywords: Law Enforcement, Environmental Policy, Deforestation Impact