IMPLEMENTASI MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYAH KABUPATEN GAYO LUES - Nurcahya; Hamdani; Fauzah Nur Aksa (Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025)
Fenomena perceraian di Mahkamah Syariyah Kabupaten Gayo Lues terus meningkat meskipun musyawarah adat masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara menghadapi hambatan, seperti rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi dalam perkara perceraian, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap hakim mediator, pihak berperkara, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Gayo Lues masih didominasi oleh mediasi berbasis adat yang menekankan musyawarah dan pelibatan tokoh masyarakat serta keluarga besar, yang mencerminkan kuatnya nilai budaya lokal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara kekeluargaan sebelum beralih ke mekanisme hukum formal di Mahkamah Syariyah. Namun, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariyah Kabupaten Gayo Lues belum efektif karena berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dan minimnya pemahaman para pihak mengenai prosedur mediasi formal turut menghambat keberhasilan mediasi. Kendala teknis seperti jarak jauh dan biaya transportasi juga memperburuk partisipasi masyarakat dalam mediasi. Untuk mengatasi hambatan ini, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum, melibatkan tokoh adat dalam mediasi formal, serta memanfaatkan teknologi untuk layanan mediasi daring. Selain itu, penting untuk memperkuat integrasi antara mediasi adat dan formal melalui kebijakan daerah yang mendukung, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran hakim mediator dan memastikan netralitas dalam proses mediasi. Di sarankan kepada Mahkamah Syariyah, pemerintah daerah, dan tokoh adat serta agama memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan edukasi hukum masyarakat dan mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam prosedur hukum formal, sehingga mediasi dapat menjadi solusi utama dalam penyelesaian perceraian yang damai dan adil.