IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA - Riffendi, Surya Agustinus; Hidayat, Agus Fatah; fatimah, astri siti; hartanto, beni (Universitas Galuh, 2025)
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan fokus khusus pada studi kasus penganggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi langsung terhadap proses penganggaran yang berlangsung di Pemerintah Kota Tasikmalaya dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam konteks penganggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor internal yang signifikan meliputi kejelasan tujuan kebijakan yang ditetapkan, ketersediaan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi, karakteristik agen pelaksana kebijakan seperti kompetensi dan komitmen, disposisi atau kecenderungan sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas, serta efektivitas komunikasi baik di dalam organisasi maupun antar berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, faktor lingkungan eksternal juga memainkan peran penting, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik yang dapat memengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal organisasi pelaksana dan kondisi lingkungan eksternal yang melingkupinya.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas Penggunaan Dana Desa.