Regulasi pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 - Rahim, Abdul; Ulfa, Alifiya Rofikhatul; Jumiati, Jumiati; Putra, Sandy Pratama (ARKA INSTITUTE, 2025)
Berbagai sektor, antara lain industri, kehutanan, pengelolaan limbah B3, pertanian, pengairan, perhubungan, dan pariwisata, berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan alam sumber daya. Namun permasalahan lingkungan dan kerusakan terus bermunculan akibat aktivitas tersebut di atas. Perlindungan terhadap sumber daya alam sangat penting untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan usaha, apapun skalanya, termasuk kegiatan tangga rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana hukum dimaknai sebagai suatu norma, kaidah, asas, atau dogma yang menjadi poros utama penelitian, sehingga diperoleh data-data yang relevan untuk analisis yuridis. Berdasarkan temuan studi, pengelolaan limbah B3 harus mematuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014, termasuk prosedur, dokumentasi, dan perizinan yang diperlukan. Pengelolaan limbah B3 yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat.