Analisa yuridis putusan mahkamah konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah terhadap demokrasi di Indonesia (Studi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024) - Thaher, Irmanjaya; Fauzan, Dio (ARKA INSTITUTE, 2025)
Syarat mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah sering menjadi perdebatan dalam dunia politik karena dianggap menghambat demokrasi yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang kuat dalam menyatakan pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut menurunkan ambang batas pencalonan dari 20-25% menjadi 6,5-10%, memberikan ruang lebih besar bagi partai politik kecil dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan demikian, putusan ini berdampak positif pada kualitas demokrasi di Indonesia.