Analisa yuridis putusan mahkamah konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah terhadap demokrasi di Indonesia (Studi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024) - Harefa, Fameriah; Thaher, Irmanjaya (ARKA INSTITUTE, 2025)
Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong pertumbuhan platform e-commerce, termasuk TikTok Shop sebagai salah satu media sosial yang merambah sektor perdagangan daring. Fenomena ini menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang bertransaksi secara daring. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana negara bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen terhadap potensi kerugian yang timbul dalam transaksi melalui platform tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum konsumen TikTok Shop berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, khususnya prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum konsumen TikTok Shop tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan platform digital, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dalam ekosistem digital yang semakin berkembang