Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Nagasari - Supartono Supartono; Intan Aissa Shahyatul; Vira Citra Rosanti; Adeta Suci Anggraini; Antina Rahayu; Andes Saputri; Elga Anggun; Dhinar Laurenza (Indo Publishing, 2025)
Inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan legalitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa adalah program sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Desa Nagasari. Keterbatasan informasi, literasi digital, dan akses internet menyebabkan kepemilikan NIB yang rendah. Meskipun demikian, NIB harus dimiliki oleh pelaku usaha oleh pemerintah dan merupakan syarat utama untuk mendapatkan pembiayaan, program kemitraan, dan perlindungan hukum. Kegiatan dilaksanakan dari 2 hingga 6 Agustus 2025 dengan metode partisipasi dan bimbingan teknis langsung. Setelah berhasil mendapatkan dokumen legal, 34 pelaku UMKM dari tujuh RT di Desa Nagasari mengikuti proses pembuatan NIB melalui sistem OSS-RBA. Peserta berasal dari berbagai industri, seperti makanan, seni, perdagangan, dan jasa. Peserta tidak hanya mendapatkan pendampingan administrasi selama kegiatan, tetapi mereka juga diajarkan tentang keuntungan dan fungsi NIB, cara pendaftaran online, dan peluang pengembangan bisnis yang tersedia setelah legalitas diperoleh. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan langsung bekerja dengan baik dalam mengatasi masalah teknis dan nonteknis, seperti masalah koneksi internet dan kelengkapan dokumen. Kesuksesan penerbitan NIB seratus persen menunjukkan bahwa masalah utama bukan kompleksitas prosedur, tetapi kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital bisnis. Program ini juga membantu menyusun database UMKM desa, yang dapat digunakan untuk merencanakan ekonomi berdasarkan potensi lokal. Secara keseluruhan, manfaat nyata dari program ini termasuk meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM, memberi mereka kesempatan untuk mengakses program pemerintah, mempermudah memperoleh pembiayaan, dan memperkuat posisi mereka di pasar formal. Hasilnya menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis praktik langsung dapat diterapkan di desa lain dengan masalah serupa. Untuk menjamin keberlanjutan dampak program, implementasi berkelanjutan diperlukan melalui kolaborasi pemerintah desa, lembaga keuangan, dan dinas terkait.