KAJIAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN MONETISASI ILEGAL REUPLOAD KONTEN PADA YOUTUBE UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI DITINJAU DARI HUKUM BISNIS - Mohamad Eka Marsa Sadjat, Rizki (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long, 2025)
Data statistik menunjukkan bahwa jutaan video di YouTube mengandung konten musik berhak cipta yang digunakan tanpa otorisasi yang proper, menciptakan pelanggaran hak cipta dalam skala masif yang berpotensi merugikan pemegang hak yang sah dalam miliaran dollar per tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan hukum terkait kegiatan monetisasi ilegal reupload konten pada platform YouTube dalam perspektif hukum bisnis. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan monetisasi ilegal konten digital, khususnya dalam konteks pelanggaran hak kekayaan intelektual dan implikasinya terhadap hukum bisnis di Indonesia. Analisis terhadap implikasi hukum potensial dari mekanisme fasilitasi lisensi yang diusulkan menunjukkan bahwa peran YouTube dalam memfasilitasi perjanjian lisensi pencipta-pengguna dapat berimplikasi pada klasifikasi sebagai Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 87-92 UU Hak Cipta, yang akan menimbulkan kewajiban regulasi tambahan terkait pengumpulan dan distribusi royalti, persyaratan transparansi, dan pengawasan pemerintah. Analisis komprehensif ini mengungkap bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai untuk perlindungan hak cipta dalam konteks monetisasi YouTube, optimalisasi implementasi memerlukan penguatan dimensi kelembagaan, peningkatan kapasitas enforcement, dan pengembangan mekanisme koordinasi multi-stakeholder yang lebih efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme monetisasi YouTube telah menciptakan ekosistem ekonomi digital yang kompleks namun menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan hak cipta. Meskipun platform telah mengimplementasikan kerangka kebijakan yang komprehensif melalui sistem deteksi otomatis, persyaratan ketat untuk monetisasi, dan integrasi dengan Google AdSense. Implementasi perlindungan hak cipta dalam ekosistem digital masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan, khususnya dalam hal efektivitas penegakan hukum yang terhambat oleh ketergantungan pada sistem pengaduan manual dan ketiadaan mekanisme koordinasi sistematis antara otoritas nasional dengan platform global seperti YouTube.