Manajemen Rotasi Jabatan Dalam Pengembangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta - Mhd. Irsan Nasution; Imas Masriah; Ruknan (SM Institute, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji indikator penyebab kelambanan rotasi jabatan serta dampaknya terhadap kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang merupakan PNS LKPP yang belum mengalami rotasi jabatan lebih dari lima tahun. Data juga dikumpulkan melalui observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelambanan rotasi jabatan disebabkan oleh tiga indikator utama, yaitu: (1) adanya ketergantungan pimpinan terhadap pegawai tertentu yang dianggap memiliki kompetensi dan pemahaman yang tinggi terhadap proses bisnis unit kerja; (2) kekhawatiran terhadap penurunan kinerja jika pegawai dengan rekam jejak baik dirotasi; dan (3) hambatan struktural administratif dalam proses persetujuan rotasi. Dampak dari kelambanan rotasi mencakup kejenuhan kerja, penurunan motivasi, minimnya inovasi, stagnasi karier, hingga munculnya konflik kepentingan yang dapat memicu risiko integritas. Hal ini pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja organisasi, terutama dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen rotasi jabatan yang tidak adaptif menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan kinerja pegawai. Diperlukan reformulasi kebijakan rotasi berbasis kompetensi serta sistem digital yang dapat memantau dan mengevaluasi masa jabatan secara berkala. Rekomendasi lainnya adalah perlunya peran aktif unit SDM dalam mendorong rotasi sebagai strategi pengembangan organisasi dan individu secara berkelanjutan.