PEMBERDAYAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN - Siregar, Mangihut; Ani Lestari, Ratna; Dianita Handayani, Trianita; Kumala Dewi, Ratih; Rahadian Limanjaya, Randy (Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2025)
Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi berlaku mulai dari tingkat pusat hingga tingkat yang paling bawah yang disebut dengan desa. Untuk melaksanakan demokrasi tingkat desa, di Indonesia sudah ada badan yang dikenal dengan lembaga musyawarah desa (LMD) hal ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979. Setelah reformasi badan ini berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dimuat dalam UU No. 22 Tahun 1999. Beberapa tahun berikutnya BPD disempurnakan menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui UU No. 32 Tahun 2004, dan penyempurnaan terakhir UU No. 6 tahun 2014. BPD mirip dengan DPR di tingkat pusat yang berfungsi untuk membuat peraturan di tingkat desa, menentukan anggaran pendapatan dan pengeluaran suatu desa serta sebagai saluran aspirasi masyarakat. Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang kurang baik antara BPD dengan kepala desa. Untuk itu dalam pengabdian ini disampaikan bagaimana hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa. Metode pengabdian ini dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab. Peserta yang mengikuti pengabdian adalah anggota BPD, perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan, masyarakat, anggota BPD dan kepala desa semakin memahami hak, tugas dan perannya masing-masing.